Konglomerasi

Fenomena konglomerasi[1] di Indonesia memang sesuatu yang menarik untuk diamati, terutama ketika masa Orde Baru. Di interval tahun 1960-an hingga 1998, banyak sekali grup bisnis dengan skala besar yang lahir. Seperti tipikal konglomerat lain, mereka mengumpulkan berbagai perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Dan grup-grup bisnis tersebut tidak berkembang hanya karena keahlian pengusaha dalam menjalankan usahanya. Kedekatan mereka dengan penguasa, ketika itu Soeharto, berimplikasi pada perlakuan eksklusif yang mereka peroleh sehingga dapat membangun imperium bisnis raksasa.

Pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama tiga puluh dua tahun kental dengan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Lahirnya banyak konglomerat instan ketika itu adalah salah satu bukti adanya hubungan yang sarat dengan kolusi antara pengusaha dengan Soeharto serta keluarganya. Beberapa pengusaha-pengusaha pribumi yang berhasil mengembangkan bisnis mereka di masa Soeharto antara lain adalah Ibnu Sutowo, Ginanjar Kartasasmita, Radius Prawiro dan Akbar Tanjung.[2]

Membicarakan konglomerasi di masa Orde Baru tidak akan lepas dari nama The Kian Seng atau Bob Hasan dan tentunya Liem Siong Liong atau Sadono Salim. Kedua orang tersebut adalah pengusaha Tionghoa yang terkenal sangat dekat dengan Soeharto. Bahkan, nama yang terakhir (Liem) telah menjalin hubungan kerja sama dengan Soeharto sejak sebelum beliau menjabat menjadi presiden kedua Republik Indonesia.

Memang tidak semua hubungan antara pengusaha dengan politisi berkonotasi negatif. Konsep ersatz capitalist[3] Yoshihara Kunio tidak sepenuhnya sesuai, karena terdapat pengusaha yang sukses karena produktivitas, kreativitas dan kerja keras mereka. Namun yang sering terjadi ketika itu adalah korelasi yang kolutif antara pengusaha dengan pihak-pihak yang memegang kekuasaan, seperti dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah yang berpihak pada golongan tertentu. Dalam konteks ini, yakni golongan pengusaha ataupun kerabat penguasa. Misalkan saja kebijakan tentang ‘mobil nasional’[4] yang pada akhirnya menguntungkan PT. Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Kebijakan yang sangat kental dengan unsur favoritisme tersebut memang tetap pro-rakyat, namun rakyat secara minoritas, bukan rakyat secara mayoritas. Selain banyak mengandung unsur favoritisme, mekanisme pasar juga banyak mengandung perburuan rente, blokade pasar menggunakan kekuasaan, captive market dan faktor-faktor lainnya.[5]

Konglomerasi memang tidak selamanya berkonotasi negatif. Ada beberapa pengusaha mandiri di Indonesia yang dapat mengembangkan usahanya sendiri seperti Haji Abdul Ghani Aziz dan A.Rahman Tamin. Akan tetapi, kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa dalam beberapa kasus, bisnis tidak dapat dipisahkan dari politik. Begitu juga sebaliknya.

Berkembangnya perusahaan-perusahaan konglomerasi di era Soeharto, sedikit banyak adalah akibat birokrasi patrimonial yang berlaku saat itu. Dalam jenis pemerintahan patrimonial seperti itu praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hampir tidak dapat dihindari lagi. Soeharto, yang saat itu adalah pemegang kekuasaan utama di Indonesia, menjadi patron paling kuat dan memberikan perlindungan kepada pengusaha, bawahan dan orang-orang yang loyal kepadanya. Sebagai balasan, aktor-aktor yang telah dilindungi Soeharto memberikan dukungan kepadanya.

Praktek KKN dalam struktur birokrasi patrimonial tersebut berimplikasi pada pertumbuhan konglomerasi di Indonesia selama kurun waktu 32 tahun. Sebagai pengusaha yang terkenal paling dekat dengan Soeharto, Liem Siong Liong berhasil membawa Grup Salim menjadi grup konglomerat terbesar di Indonesia saat itu, bahkan di Asia Tenggara.

Sebagai grup bisnis dengan skala besar, tentu Grup Salim dan konglomerat lainnya juga membawa implikasi yang positif terhadap Indonesia. Salah satunya adalah, mereka mampu bersaing di pasar global karena memiliki sarana dan dana yang cukup.

Namun tidak sedikit pula dampak negatif dari konglomerasi yang tidak sehat ini. Salah satunya, para konglomerat adalah salah satu aktor krusial yang melatarbelakangi krisis 1997. Karena ingin mengembangkan imperium bisnis mereka dengan cara yang instan, beberapa pengusaha mulai meminjam modal dari luar negeri tanpa banyak pertimbangan. Dampak dari kecerobohan para konglomerat itu terjadi pada tahun 1997, ketika Indonesia diterpa krisis moneter. Ketika nilai rupiah terus merosot dan mereka kesulitan mengembalikan pinjaman, mereka mulai menjual sahamnya. Sehingga permintaan akan valuta asing berubah menjadi rush pada 14 Agustus 1997.

Manusia memang makhluk yang tidak akan pernah puas. Akan tetapi, sebagai makhluk yang dikaruniai rasa, apakah sedemikian tega kita terus mengeruk untung sementara di sisi lain mereka yang lebih ‘kecil’ daripada kita terkena kerugian akibat tindakan kita?


[1] Secara teoritis (Douglas Greenwald, The McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics, 1973), konglomerat dapat didefinisikan sebagai suatu korporasi yang berselang-seling (diversified) yang mengalami pertumbuhan melalui merger yang bukan horizontal dan bukan vertikal. Maka menurut Bob Widyahartono dalam buku Sepak Terjang Konglomerat (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990) konglomerasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis sebagai kompetitor maupun pembeli-penjual dan hasilnya disebut ‘konglomerat’.

[2] Junus, George Aditjondro, Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga (Yogyakarta: LKiS), hlm.3.

[3] Ersatz capitalist atau kapitalisme semu adalah suatu bentuk kapitalisme pengganti yang bersifat inferior karena negara memiliki campur tangan yang besar dalam sektor perekonomian. Dampaknya adalah berkembangnya praktek kolusi, korupsi, nepotisme dan monopoli. Banyak sekali pencari rente dalam lingkungan birokrasi pemerintah. Selain diungkapkan oleh Yoshihara Kunio, hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Richard Robison dari Australia. Beliau mengatakan bahwa kapitalisme yang berkembang di Indonesia adalah state-led capitalism atau kapitalisme yang memiliki interdependensi yang sangat kuat terhadap sektor negara.

[4] Kebijakan mobil nasional dikemukakan Soeharto pada Februari 1996. Seseorang yang memproduksi kendaraan mobil nasional dapat dibebaskan dari pajak barang mewah 35%. Kabar baik bagi kalangan industri Indonesia ini langsung berubah menjadi kabar buruk ketika menteri perdagangan dan perindustrian mengatakan bahwa hanyalah PT. Timor Putra Nasional yang mula-mula akan diberi kelonggaran ini. Borsuk, Richard, Indonesia beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.260.

[5] J.R. Didik, Ekonomi di Era Transisi Demokrasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.13.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s