Apakah Pemerintah Indonesia Ma(mp)u?

Historically, the nationality of multinationals was clear. While for contemporary multinationals corporate nationality is both unclear and increasingly irrelevant.

(The Work of Nations, Robert Reich)

Kerangka berpikir yang kita gunakan dalam memandang dunia tentu akan berimplikasi pada penilaian yang kita bentuk nantinya. Termasuk dalam memandang fenomena perusahaan multinasional dalam ekonomi-politik internasional. Kaum liberal, tentu akan memiliki penilaian yang berbeda dengan mereka yang perspektif struktural ataupun merkantilis. Begitu juga sebaliknya, penilaian kaum struktural dan merkantilis juga akan berbeda dengan kaum liberal. Lalu, sebenarnya di manakah letak perbedaannya? Bagaimana penilaian kaum liberal, struktural dan merkantilis terhadap perusahaan multinasional dalam ekonomi-politik internasional?

Mereka yang memiliki kerangka berpikir liberalis, memaknai keberadaan perusahaan multinasional sebagai sebuah organisasi raksasa yang menjadi pelopor modernisasi dengan berbagai keuntungan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yakni laissez-faire, laissez passer, yang secara harfiah bermakna biarkan saja, biarkan lewat. Artinya, yang paling mampu membuat pilihan sosial adalah para individu yang bebas. Di samping itu, Adam Smith (salah seorang tokoh liberalisme) juga percaya akan adanya “the invisible hand” atau tangan tak terlihat yang mengatur kehidupan manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip kaum liberal tersebut, maka bukan hal yang mengherankan apabila mereka memandang fenomena berkembangnya perusahaan multinasional dewasa ini adalah hal yang normal, bahkan akan sangat menguntungkan.

Sementara itu, kaum merkantilis dan strukturalis memandang perusahaan multinasional sebagai leviathan atau monster besar yang mengganyang para pelaku kecil dan akhirnya akan mengendalikan dunia. Kebijakan-kebijakan proteksi yang dikeluarkan suatu negara untuk melindungi produsen domestiknya dari persaingan dengan perusahaan multinasional asing adalah cerminan dari teori merkantilisme dan strukturalisme ini.

Sebenarnya, apakah perusahaan multinasional itu? Benarkah perusahaan multinasional adalah sebuah peluang, ataukah sebuah ancaman?

Sebagai organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di dua atau lebih negara, perusahaan multinasional cenderung memiliki perusahaan induk di negara asalnya dan memperluas usahanya ke luar negeri dengan membangun atau membeli fasilitas yang ada di negara tuan rumah tersebut. Karena perusahaan multinasional meluaskan usahanya dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan produktif di luar negeri, maka perluasan usaha tersebut disebut juga penanaman modal asing langsung (PMA-Langsung). PMA ini tidak hanya datang dari negara kaya menuju negara berkembang. Dalam implementasinya, negara kaya-pun menjadi tuan rumah bagi banyak sekali PMA, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah PMA yang ada dalam sebuah negara berkembang. Mengapa perusahaan multinasional memutuskan untuk berinvestasi ke luar negeri atau melakukan PMA-Langsung?

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang suatu perusahaan multinasional untuk berinvestasi ke luar negeri yakni adanya keunggulan yang berkorelasi erat dengan lokasi usaha (location-specific advantage)[1], investasi sebagai sebuah strategi untuk tetap berkompetisi menghadapi perusahaan pesaing utamanya dan yang paling penting adalah bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang khas di mana mereka tidak ingin membagi keunggulan tersebut dengan para pesaing mereka.

Karena faktor-faktor tersebut, dewasa ini banyak sekali perusahaan multinasional yang memutuskan untuk menanamkan modal asing langsung ke luar negeri. Keputusan perusahaan multinasional tersebut tentu memiliki dua efek yang berbeda bagi negara tuan rumah dan negara asal, yakni dampak positif dan dampak negatif.

Bagi negara tuan rumah, implikasi positif dari adanya perusahaan multinasional adalah perusahaan multinasional membawa teknologi, produk, kapital finansial dan teknik manajemen canggih ke negara-negara yang tidak memilikinya. Selain dapat menjadi lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat di negara tuan rumah, perusahaan multinasional juga dapat mengurangi impor negara tuan rumah sekaligus meningkatkan ekspornya. Keuntungan tambahannya adalah apabila terjadi spillover effects, yakni pelimpahan ke perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor lain dalam ekonomi negara tuan rumah.

Dengan dipindahkannya suatu perusahaan ke luar negeri, bukan berarti negara asalnya akan merugi. Para pendukung konsep perusahaan multinasional berpendapat bahwa pengalihan produksi ke luar negeri adalah reaksi dalam arena kompetisi. Dengan kata lain, pengalihan produksi adalah suatu keharusan apabila mereka tidak mau kalah berkompetisi dengan perusahaan pesaing mereka. Apabila mereka kalah bersaing, maka kemungkinan besar mereka juga akan kehilangan akses ke pasar luar negeri sehingga akan berimplikasi pada kehancuran total perusahaan. Terlepas daripada hal tersebut, dilihat dari perspektif politik dan kultural, aktivitas perusahaan multinasional dapat menjadi suatu kekuatan yang mengintegrasikan dunia karena mengurangi ketegangan antara nasionalisme dan internasionalisme.

Di sisi lain berkembangnya perusahaan multinasional dapat dikatakan sebagai leviathan atau monster raksasa, yang dapat mengendalikan dunia. Terdapat fakta-fakta yang mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional berdampak negatif terhadap negara asal dan terutama negara tuan rumah. Mereka[2] yang kurang setuju dengan konsep perusahaan mengkritik argumen-argumen yang diungkapkan oleh para pendukung perusahaan multinasional. Salah satunya adalah mengenai isu kapital. Ternyata, jumlah kapital yang dimasukkan oleh perusahaan multinasional ke negara tuan rumah jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kapital yang keluar dalam bentuk keuntungan yang dikirimkan ke perusahaan induk di negara asal. Selain itu, ada pula fakta menarik lainnya berkaitan dengan penelitian dan pengembangan (LITBANG). Mayoritas perusahaan multinasional dalam implementasinya tetap mempertahankan LITBANG di negara asal sehingga negara tuan rumah tidak dapat membangun kapasitas mengembangkan teknologi baru secara independen.

Terlepas dari dua hal tersebut, dalam beberapa kasus, kemerdekaan politik negara sedang berkembang dapat dihambat oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang besar dan kuat.[3]

Sedangkan bagi negara asal, dampaknya adalah meningkatnya pengangguran dikarenakan tidak tersedianya lagi lahan kerja bagi buruh kelas bawah. Negara asal akan mengalami de-industrialisasi yang disebabkan kegiatan industri padat karya telah banyak dipindahkan ke negara berkembang. Proses produksi pun bergeser pada pekerjaan profesional, tata usaha dan jasa yang tentu tidak mampu menampung buruh-buruh rutin yang ada.

Begitulah review saya mengenai bab Perusahaan Multinasional dalam Ekonomi-Politik Internasional. Lalu, bagaimana pendapat saya sendiri dalam memandang fenomena perusahaan multinasional dalam ekonomi-politik internasional?

Pada dasarnya, perspektif orang-orang selain dipengaruhi oleh ideologi yang mereka yakini, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kondisional. Faktor-faktor kondisional itu adalah seperti keadaan asal negara mereka (apakah itu kaya ataukah miskin) dan sifat investasi perusahaan multinasional yang menanamkan modal asing langsungnya (apakah bersifat berakar dalam dan berjangka panjang ataukah berakar dangkal dan berjangka pendek).

Sebagai warga negara Indonesia, saya kurang mendukung keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional di negara yang saya cintai ini. Secara ideologis, saya bukanlah orang yang antikapitalis seperti Marx atau Lenin. Saya juga bukan orang yang pesimis, namun saya mencoba untuk menjadi realistis dalam memandang fenomena ini, khususnya realitas antara negara dengan dunia bisnis. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan bantuan studi kasus sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan, yakni PT Freeport McMoran Indonesia.

Sebagai negara berkembang, posisi tawar Indonesia dapat dikatakan lebih rendah daripada posisi tawar Freeport. Implikasinya, Indonesia cenderung dapat dikontrol oleh Freeport. Perusahaan multinasional adalah monster, raksasa global yang memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Pergeseran kekuasaan perusahaan multinasional semakin menjadi lebih besar karena pemerintah melakukan kebijakan privatisasi, deregulasi, liberalisasi perdagangan dan adanya kemajuan teknologi komunikasi selama dua puluh tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, reaksi politisi cukup memprihatinkan. Mereka terus hanya menawarkan satu solusi, yakni sistem yang didasarkan pada ekonomi laissez-faire, kekuatan modal dan perdagangan bebas. Dengan kata lain adalah sistem di mana perusahaan adalah raja, negara subjeknya dan warga adalah konsumennya.[4]

Kecenderungan lain yang terjadi di Indonesia adalah adanya korelasi yang sarat dengan kolusi antara politisi dan pebisnis. Korelasi yang kolutif ini pada akhirnya hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tidak menguntungkan bagi semua.[5] Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai state-corporate crime, sebuah kejahatan yang muncul ketika terjadi persekongkolan antara negara dan perusahaan di mana kekuatan perusahaan menaklukkan kekuatan negara sehingga negara menjadi pelayan kepentingan perusahaan. Dalam makalah yang ditulis oleh beberapa pakar yang disponsori oleh European Bank of Reconstuction and Development (ERBD) dan World Bank, dikatakan bahwa penyanderaan negara oleh perusahaan-perusahaan besar itu berupa usaha-usaha berbagai perusahaan untuk membentuk dan mempengaruhi aturan main (misalnya pembuatan undang-undang, hukum, peraturan dan keputusan) negara melalui pembayaran privat kepada pejabat-pejabat publik.” [6]

Kebijakan ekonomi dan kebijakan pertambangan Indonesia mengenai Freeport adalah contoh refleksi dari kecenderungan yang kedua. Indonesia memberikan hak guna usaha hingga 70, 80 bahkan 95 tahun bagi para pemodal asing. Izin pertambangan Freeport sendiri baru berakhir pada tahun 2041. Membayangkan hal tersebut saya menjadi miris, karena saat Freeport meninggalkan Indonesia bukan tidak mungkin yang tersisa dalam tanah Indonesia hanya ampasnya saja. Karenanya faktor-faktro tersebut, Ravi Brata berpendapat:

 

Any kind of corruption is bad; but the corruption of economic policy is perhaps the worst. Such malfeasance occurs when law-makers not only enrich themselves but also deny just rewards to the downirodden, that is, to those who have little bargaining power and are the weakest sections of the society.

 

Kemirisan saya bertambah ketika saya mengetahui mekanisme produksi dari Freeport itu sendiri. Mekanismenya, setiap hari ribuan ton bongkahan dari gunung-gunung Jaya Wijaya diambil konsentrat emas, perak dan tembaganya. Unsur-unsur tersebut kemudian dikirim ke pantai laut Arafura melalui pipa besar sepanjang puluhan kilometer. Di Arafura, kapal-kapal besar telah menunggu konsentrat yang telah menjadi miliki PT Freeport McMoran itu. Sedangkan ampasnya, dilemparkan ke lembah sekitaran, sehingga menghancurkan tanah sekitar 250 km2 di sekitar daerah pertambangan. Kapal-kapal tersebut kemudian mengirim beribu-ribu ton konsentrat ke berbagai smelter di luar negeri untuk diolah menjadi batangan emas, perak dan tembaga.[7]

Yang menarik dan mencengangkan adalah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemantauan mengenai jumlah konsentrat emas, tembaga dan perak yang telah dieksploitasi oleh Freeport dan kemudian dikirimkan ke luar negeri. Bahkan pemerintah cenderung diam saja meskipun aksi-aksi Freeport selama puluhan tahun ini, sebenarnya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan multidimensional di Indonesia berupa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perpajakan, kejahatan lingkungan, kejahatan hukum dan kejahatan politik. Diamnya pemerintah ini adalah salah satu bukti, di mana pemerintah tidak dapat berkutik mengatasi perusahaan multinasional. Alasannya dapat bermacam-macam, mungkin karena posisi tawar kita yang memang jauh lebih rendah atau mungkin juga karena politisi telah diberikan uang suap[8] oleh Freeport.

Lalu, siapakah yang paling dirugikan dari aksi-aksi Freeport tersebut? Yang paling dirugikan, tentu saja adalah rakyat Indonesia. Hal ini berkontradiksi dengan pendapat kaum liberal yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat negara tuan rumah. Kalaupun membawa kesejahteraan, itu adalah milik rakyat secara minoritas yakni politisi-politisi yang mendapatkan benefit tersendiri dari masuknya Freeport dan rakyat Indonesia yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis di Freeport. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, mereka yang diuntungkan sedikit sekali presentasenya. Jauh lebih sedikit apabila kita komparasikan dengan kerugian yang diperoleh oleh Indonesia.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia?

Menurut saya, bersikap radikal-tertutup terhadap semua perusahaan multinasional bukanlah jawaban yang paling tepat bagi Indonesia. Karena, dalam era globalisasi dewasa ini, mustahil bagi suatu negara untuk menutup diri dari masuknya perusahaan multinasional ke dalam negeri seperti yang dahulu dilakukan oleh Jepang. Oleh sebab itu strategi yang paling efektif adalah pemerintah harus bersikap cerdas dalam melakukan tawar menawar dengan perusahaan multinasional, sedapat mungkin harus mendapatkan yang maksimal dari pilihan yang ada. Kemudian dalam pelaksanaannya, pemerintah dan rakyat tetap harus melakukan fungsi kontrol terhadap perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Para politisi harus tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, di atas kepentingan pribadi mereka.

Berkaitan dengan kasus Freeport tersebut, dalam perspektif saya yang paling mungkin dilakukan oleh Indonesia adalah mengadakan negosiasi perjanjian ulang dengan pihak Freeport. Berdasarkan doktrin hukum rebus sic stantibus (things thus standing), kita dapat mengusulkan negosiasi ulang terhadap suatu perjanjian apabila sebuah perjanjian ternyata merugikan salah satu pihaknya.[9]

Dalam implementasinya, ternyata tidak semua investor asing menghindari negara yang meregulasi PMA-Langsung. Kajian empiris menunjukkan bahwa sistem regulasi bukanlah faktor yang paling esensial yang mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional dalam memilih negara tujuan investasi mereka. Ada beberapa faktor yang jauh lebih penting daripada itu, yakni pertumbuhan ekonomi, luas pasar domestik, kehadiran infrastruktur yang baik serta tenaga kerja yang terlatih dan disiplin. Bahkan menurut World Bank, regulasi-regulasi yang mengatur PMA-Langsung kurang memiliki efek terhadap banyaknya investasi yang diterima oleh suatu negara dibandingkan dengan iklim politik dan ekonomi secara umum dari negara tersebut, serta kebijakan finansial dan nilai tukar mata uang negara tersebut.[10]

Mengenai posisi tawar, sebenarnya negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki daya tawar terhadap perusahaan multinasional. Status Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam tersebut, tenaga kerja yang murah, prospek pasar domestik yang luas (perluasan ini karena implikasi dari berbagai FTA yang diikuti oleh Indonesia) dan letaknya yang strategis adalah beberapa hal yang menjadi sumber kekuatan Indonesia.[11]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka re-negosiasi dengan Freeport adalah solusi yang paling masuk akal dan menguntungkan bagi Indonesia saat ini. Permasalahannya sekarang adalah, apakah pemerintah Indonesia mau?


[1] Beberapa keunggulan lokasional itu adalah terhindar dari hambatan perdagangan, beroperasi dekat dengan pasar besar dan memperoleh akses ke buruh murah.

[2] Salah satu tokoh yang pesimis dengan perusahaan multinasional adalah Stephen Krasner. Dengan memakai perspektif nasionalisme-ekonomi, Krasner berpendapat bahwa setiap negara sebenarnya memiliki kekuatan tawar-menawar yang besar karena sebagai suatu negara mereka bisa menolak perusahaan multinasional untuk memasuki wilayah mereka.

[3] Studi kasus mengenai hal ini adalah kasus “the United Fruit” pada tahun 1954. Kasus ini bermula ketika pemerintahan Guatemala mengambil kembali tanah terbengkelai yang dimiliki the United Fruit. Tindakan nasionalisasi pemerintah berimplikasi pada kemarahan the United Fruit. Kemudian perusahaan tersebut melobi pemerintahan Eisenhower untuk melakukan kudeta militer terhadap Guatemala. Pada akhirnya kampanye salah satu perusahaan multinasional Amerika Serikat ini berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah dan demokratis di Guatemala.

[4] Hertz, Noreena. The Silent Take Over; Global Capitalism and the Death of Democracy (Yogyakarta: Alenia, 2005), hlm. 5-9.

[5] Pihak-pihak yang seharusnya diuntungkan adalah kaum kaya, kaum marjinal, dunia pertama, dunia kedua, dan lingkungan. Sementara dalam implementasinya sekarang, konsentrasi dari mayoritas perusahaan multinasional adalah masih sebatas menguntungkan bagi diri mereka sendiri, tidak peduli korban-korban di dalamnya.

[6] Rais, Amien. Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 184.

[7] Rais, Amien. Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 272.

[8] Dalam surat kabar New York Times edisi 27 Desember 2005, ditulis artikel tentang berbagai hal negatif mengenai Freeport, termasuk nama-nama perwira menengah dan tinggi TNI dan POLRI yang mendapat kucuran dolar dari Freeport. Menurut investigasi New York Times, Freeport memberikan 35 juta dolar untuk membangun infrastruktur militer dan memberikan 70 Land Rovers serta Land Cruisers untuk para komandan. Bayangkan apabila ketika itu politisi-politisi kita menolak memperpanjang Kontrak Karya Freeport dan mengelola sendiri Sumber Daya Alam kita, apa yang akan terjadi dengan Indonesia sekarang?

[9] Doktin ini dikodifikasi dalam Konvensi Wina pada bagian Hukum Perjanjian, artikel 62 (Fundamental Change of Circumstance). Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat buku karya Amien Rais yakni Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 46.

[10] Ha-Joon Chang&Ilene Grabel. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), hlm.142-148.

[11] Ibid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s